Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Indonesia mencapai 13,93 persen pada 2022. Artinya sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta ada terobosan baru dalam ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Terutama tentang lapangan kerja yang masih stagnan, kita minta semacam ada langkah langkah baru dari semua lembaga/kementerian terkait,” ujar Ma’ruf. Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf saat memberikan arahan pada rapat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Ma'ruf meminta kepada para menteri dan pimpinan lembaga anggota Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan (TKNPK) untuk fokus mengatasi kendala di dalam penyelenggaraan kepemudaan.
Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan untuk PJLP Maksimal Usia 56 Tahun, ini Syaratnya Wartakotalive.com Buntut Aniaya Sopir Truk, Anggota TNI Ajudan Bupati Kutai Barat Dicopot: Hukum Militer Jalan Terus LIVE TV Indosiar! Jadwal Liga 1 Persebaya vs PSIS Jam 15.00 WIB
Resmi Gabung ke Kubu Prabowo Gibran, Khofifah: Kita Lihat Saja Tren Suara Nomor Urut 2 di Jatim Halaman 4 Ajudan Bupati Kutai Barat Kini Dinonaktifkan, Jalani Proses Hukum Akibat Hajar Sopir Truk DAFTAR 6 Kepala Daerah di Sumut Terimbas Putusan MK, Masa Jabatan Diperpanjang hingga 2024
BREAKING NEWS: Anies Baswedan Diadukan ke Bareskrim Polri Buntut Gunakan Akronim %27Amin%27 Salah satunya kendala dalam rencana aksi Pelayanan Kepemudaan. “Rencana Aksi Daerah (RAD), dari sekian banyak, baru 4 provinsi dan 2 kabupaten,” ujar Ma'ruf.
Rencana aksi ini, kata Ma'ruf, berisi Program dan Kegiatan di Bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Seharusnya, rencana aksi ini disusun di tingkat nasional, hingga di tiap provinsi, dan kabupaten/kota. “Saya kira perlu ada langkah langkah strategis dan ini diperlukan keterlibatan Menteri Dalam Negeri. Kalau bisa nanti ada semacam instruksi," kata Ma'ruf.
"Saya minta nanti dibicarakan antara Mendagri dan Menpora untuk bisa dirumuskan agar segera RAD [untuk pelayanan kepemudaan] ini ada di setiap provinsi, kabupaten kota," tambah Ma'ruf.